Amnesty Internasional Indonesia menyayangkan penolakan Peninjauan Kembali (PK) Ahok. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak otoritas terkait di Indonesia untuk menyelidiki segala pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil.

Termasuk hak untuk melakukan upaya banding melalui peradilan yang independen dan imparsial.

“MA kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hukuman yang tidak adil dan memastikan perlindungan atas kemerdekaan berpendapat dan berkeyakinan di Indonesia,” jelasnya pada konferensi pers yang digelar di HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (5/4/2018).

Usman pun mengusulkan kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk menyelidiki isu Hakim Agung yang menangani perkara PK Ahok memiliki kedekatan dengan FPI.

“Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung harus segera mengambil langkah untuk memastikan independesi dan imparsialitas peradilan, serta menyelidiki dugaan tersebut. Jika tidak, pertanyaan serius dan absah tentang keadilan pada sistem peradilan Indonesia akan tetap ada,” katanya.

Konferensi Pers di hadiri,

1. Usm Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia
2. Fifi Lety Indra, kuasa hukum Ahok
3. Nana Riwayatie dan Andi Analta Amier, kakak angkat Ahok (dan beberapa anggota keluarga lainnya)
4. Ananda Sukarlan, pianis dan komposer

Sebelum nya Amnesty Internasional Indonesia juga termasuk yang menolak vonis Ahok kala itu, Padahal menurut Yusril, hukuman yang menimpa Ahok terbilang ringan lantaran vonis tersebut tidak sama dengan kasus lainnya. Menurut dia, beberapa kasus penodaan agama di Jakarta, Bali dan Pangkal Pinang, bahkan dijatuhi hukuman 4 tahun, lebih lama dibandingkan Ahok. Putusan itu pun belum inkracht van gewijsde atau belum berkekuatan hukum tetap.

“Karena itu, secara hukum berdasarkan asas praduga tidak bersalah, sampai saat ini status Ahok masih belum jelas, apakah salah atau tidak salah, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap,” ujar Yusril.

Atas penahanannya, Yusril Ihza Mahendra meminta agar pemerintah memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya, setelah proses vonis Ahok, yang akan berakhir bulan Oktober 2017 nanti. Menurut dia, proses banding dan kasasi yang dijalani Ahok belum akan selesai sampai Oktober. “Kemungkinan Ahok akan kembali menduduki jabatannya sampai bulan Oktober juga kecil kemungkinannya,” ujar Yusril saat itu.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here