(Sumber Foto CNN Indonesia)

Setelah Presiden sukses menapaki karir politiknya dengan terpilihnya kembali pada periode kedua, kini Anak sulungnya dan menantunya Bobby Nasution turut terjun dalam panggung politik. Gibran mencalonkan diri sebagai Wali kota Solo dan Bobby Nasution mencalonkan dirinya sebagai walikota Medan pada pilkada serentak 2020.   Tentu saja setiap warga negara Indonesia memiliki hak politik yang sama, siapapun itu apakah rakyat jelata atau putra Presiden Republik Indonesia berhak untuk berpartisipasi aktif dalam ruang demokrasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Namun pertanyaan kritisnya, seandainya jika Raka Buming Raka dan Bobby Nasution bukan bagian dari keluarga , apakah keduanya akan mencalonkan sebagai Wali Kota? Atau apakah karena punya kekuatan politik kekerabatan itulah mereka memiliki alasan kuat terjun dalam panggung politik pada pilkada serentak 2020.  Yang jelas, Jokowi pernah berujar, bahwa dirinya tidak berniat membangun dinasti politik, keputusan putra sulung dan menantunya maju pada Pilkada Serentak 2020, karena mereka juga punya hak politik dan dirinya tidak akan pernah mengintervensinya, tidak akan pernah menjadi juru kampanye untuk memenangkan putra dan menantunya.

Modal Politik

Gibran dan Bobby maju pada Pilkada serentak 2020, tentu memiliki modal politik yang tidak dimiliki kandidat lain. Pertama, modal kapital, sebagai seorang putra dan menantu presiden serta pengusaha sukses, keduanya tidak diragukan lagi memiliki modal kapital yang tinggi, modal kapital ini sangat penting, mengingat demokrasi di Indonesia berbiaya sangat mahal dan fantastis, artinya tidak sembarang orang memiliki modal kapital yang cukup untuk mendukung suksesnya pencalonannya. Modal politik inilah yang kerapkali menjadi hambatan seseorang maju dalam kontestasi demokrasi di Indonesia, meskipun sebenarnya punya potensi menjadi kepala daerah.

Kedua, kekuatan rujukan (referent power). Kekuatan rujukan merupakan kekuatan politik yang memantul dari lingkaran kekerabatan sang penguasa. Secara otomatis, kekuatan Jokowi akan melegitimasi pencalonan keduanya. Modal sosial yang dibangun Jokowi juga akan berdampak pada kekuatan politik Gibran dan Bobby dalam Pilkada Serentak 2020. Meskipun, Jokowi berulangkali tidak akan pernah mengintervensinya, namun kekuatan rujukan ini akan menjadi legacy politik kepada putra dan menantunya. Rakyat cenderung melihat sosok Jokowi dibandingkan dengan putra dan menantunya, artinya rakyat akan memiliki Gibran dan Bobby karena faktor Jokowi.

Ketiga, Modal popularitas. Sebagai anak dan menantu presiden, keduanya pasti memiliki popularitas lebih baik daripada kandidat yang lain. Meskipun tingkat popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas, namun rumus politik akan berbunyi, bahwa tingkat elektabilitas selalu merujuk pada fondasi popularitas seorang kandidat. Kandidat yang akan dipilih biasanya melalui proses diketahui, dikenal, dibandingkan, disukai dan lalu dipilihnya.

Modal politik di atas secara otomatis akan melegitimasi keduanya dalam pencalonan sebagai Wali Kota Solo dan  Wali Kota Medan. Tidak semua kandidat memiliki modal politik yang penting itu. Oleh karena itu, hemat saya, ini adalah aji mumpung (momentum) yang tidak akan dibiarkan lewat begitu saja oleh keduanya. Keduanya diuntungkan dengan integritas Jokowi yang sampai detik ini masih memperoleh kepercayaan rakyat Indonesia, lebih khususnya pada rakyat Solo dan Medan.

Etika Politik dan Kelemahan Dinasti Politik

Secara legal-formal, keduanya sama sekali tidak melanggar hukum, namun dari sudut etika politik, keduanya terkesan memanfaatkan politik kekerabatan yang tidak berpijak pada proses demokratisasi yang murni. Di banyak kasus, demokratisasi ini berpotensi membahayakan dalam transparansi dan akuntabilitas politik. Demokrasi oligarkhi dan kekerabatan kerapkali lebih dominan dibandingkan dengan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika memang demikian, keduanya bisa mengkooptasi demokrasi yang sebenarnya untuk mereka yang punya kapasitas politik, namun tidak didukung kekuatan politik kekerabatan. Apa yang terjadi pada keluarga Ratu Atut Chosiyah bisa menjadi pelajaran politik pada para penguasa, agar tidak mudah memutuskan keluarganya terlibat dalam kekuasaan.

Sekali lagi, ada beberapa kekurangan dinasti politik atau politik kekerabatan dalam sistem demokrasi di indonesia. Pertama, menjadikan partai politik sebagai mesin politik yang ampuh dan menyumbat proses rekrutmen partai politik yang berjenjang. Karena rekrutmen dalam dinasti politk didasarkan pada popularitas dan kekerabatan politik yang dominan. Partai dijadikan alat pemenangan keluarga Jokowi yang memunculkan kader yang instan.

Kedua, sebagai konsekuensinya, tertutupnya kesempatan politik kepada masyarakat umum yang tidak memiliki modal kekerabatan politik, sehingga sirkuasi kekuasaan akan berputar pada lingkungan elit politik sehingga sangat memungkinkan terjadi konspirasi politik dalam menjalankan tugas kenegaraaan. Ketiga, semakin susah mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), sehingga fungsi kontrol semakin tumpul dan melemah serta berpotensi terjadi penyimpangan kekuasaan politik seperti kolusi, nepotisme dan korupsi.

Dengan demikian, dinasti politik tidak mendorong system demokrasi semakin sehat dan kompetitif, tapi justru membuat orang tidak kompeten bebas tanpa hambatan tanpa melalui proses kaderisasi yang berjenjang. Di samping itu, Indoensia bukanlah negara monarkhi, dengan sebebasnya putra dan mantu presiden mendapatkan karpet merah meraih kekuasaan. Oleh Karen itu, sebagai rakyat yang cerdas dan kritis, kita harus mampu bersikap terhadap demokrasi yang kian dimanfaatkan oleh para elite politik dalam menciptakan dinasti politik, dan yang paling dirugikan adalah rakyat jelata yang sesungguhnya memiliki tingkat ekspektasi tinggi terhadap para pemimpinnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here