Keprihatinan Lembaga Internasional atas Vonis Terhadap Ahok

Elangnews – Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas kasus dugaan penistaan agama pada Selasa, 9 Mei 2017 tidak hanya menyita perhatian masyarakat di dalam negeri. Vonis ini juga tak luput dari perhatian sejumlah organisasi pemerhati hak asasi manusia (HAM) internasional.

Melalui media sosial Twitter, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyatakan prihatin atas vonis penjara untuk kasus dugaan penodaan agama. Lembaga yang dibentuk pada 20 Desember 1993 itu menyerukan agar pasal penistaan agama ditinjau ulang.

Tanggapan atas vonis penjara dua tahun terhadap Ahok juga datang dari ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), wadah perkumpulan anggota DPR se-ASEAN. Melalui sebuah pernyataan bertajuk, “Regional lawmakers alarmed at conviction of Jakarta governor”, mereka turut mengungkapkan keprihatinan.

“Putusan tersebut sangat membingungkan tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia dipandang sebagai pemimpin kawasan dalam urusan demokrasi dan keterbukaan. Keputusan ini menempatkan posisi tersebut dalam bahaya dan menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan Indonesia sebagai masyarakat yang terbuka, toleran, dan beragam,” demikian pernyataan Charles Santiago, seorang anggota legislatif Malaysia yang menjabat sebagai Ketua APHR dalam situs resmi organisasi tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here