Golkar Ganti Ketua DPR Demi Jokowi?

Elangnews- Pengembalian Ketua DPR Ade Komarudin kepada Setya Novanto disebut-sebut terkait laporan 36 anggota Komisi VI DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Lalu, bagaimana pandangan secara politik?

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, secara hukum atau UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD2, pergantian pria yang akrab disapa Akom itu sah-sah saja.

“Ini bukan soal politik lagi. Tapi pertama secara hukum, selama tatib atau UU MD2 saya rasa it’s OK, sah sah saja. Dan juga mengacu AD/ART masalah kedudukan politikus di DPR adalah kepanjangan tangan partai,” ujar Zuhro kepada, Rabu (30/11/2016).

“Sama seperti kasus yang dulu dialami Fahri Hamzah. Jadi sah-sah saja, anggota Dewan adalah representasi partai di DPR,” kata dia.

Secara politik, Zuhro menilai memang sangat berkaitan dengan dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah konflik internal.

Menurut Zuhro, Partai Golkar hanya ingin memastikan dukungan politik kepada pemerintahan Jokowi-JK berjalan utuh dan bulat, baik di kabinet maupun di parlemen.

“Apalagi Golkar kan partai pertama yang sudah memborong dukungan hingga 2019. Ini konsekuensi logis, dari jaminan dukungan bulat antara kabinet dan parlemen berjalan paralel. Ini koalisi paralel,” ujar dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here