Adil dan makmur terciptanya lapangan pekerjaan seluas luasnya. Dan menjinakkan harga harga. Tugas yang sebetulnya sederhana ini ada pada pemerintah yang diamanatkan. Tugas itu yang maaf gagal terpenuhi pemerintahan Jokowi JK.

Janji lapangan kerja dan naiknya harga kebutuhan pokok rakyat seolah menjadi isu yang membumi. Rakyat sudah kebal (imune) janji janji sorga yang tak pernah dipenuhi. Jika budaya politik kita maju tentu malu bagi yang bersangkutan melanjuti. Tapi memang rakyat kita luar biasa pemaaf lagi pelupa.

Ada banyak yang bisa dilakukan dengan waktu lima tahun. Namun rakyat dibuat sibuk isu demi isu. Hingga sampai abai adanya permainan impor. Hingga kita terkaget kaget celetukan Rizal Ramli dan naik pitamnya Budi Waseso.

Bagi rakyat kebanyakan isu elitis itu sulit dijangkau ada kesan bomat, bodo amat. Namun yang paling terasa buat rakyat biasa adalah kesempatan kerja dan naiknya harga harga. Semua ini tidak akan terjadi jika adanya koordinasi antara pemangku kebijakan moneter dalam hal ini Bank Indonesia dan pemangku kebijakan fiskal yang menjadi tugas pemerintah dipimpin Joko Widodo.

Jauh jauh hari Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menyatakan kondisi makro ekonomi yang ideal buat Indonesia now jika kurs dollar amerika dipatok 10.000.

Dalam hal naiknya harga harga pun tidak lepas di kebijakan hilir pun harus dibenahi terutama industri distribusi nasional kita. Tidak boleh ada monopoli jalur distribusi. Jauh sebelumnya saya bercakap cakap dengan Prof Rahardi Ramelan mantan Menteri Perindustrian di era Reformasi hanya ada 10 pedagang besar yang mendikte pemerintah. Ironis negara besar takluk sama pedagang?Apa kata dunia!

Adil Makmur butuh seorang pemimpin yang tegas berpihak walau tidak populer sekalipun. Pemimpin yang bisa mengatakan, right or wrong is my country. Tidak peduli dengan lobbying petinggi elit negeri dan perusahaan multi nasional. Beranikah Prabowo Sandi?

Dalam hal kue pembangunan ekonomi ke depan janganlah pemerintah cq BUMN yang berperan. Tapi optimalisasi peran Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan pelaku UMKM yang masih kecil itu.

Sulit membayangkan arah kebijakan Presiden Joko Widodo dengan menyarankan Sekuritisasi Aset kepada BUMN tanpa payung hukum. Sekuritisasi aset adalah teknik mitigasi resiko buat hutang. Utak atik cashflow. Pengusaha sekaliber Sandiaga Sàlahuddin Uno lebih paham dari saya dan boleh jadi Joko Widodo. Basicnya di Saratoga Investment core business nya sekuritisasi aset. Seru membayangkan debat di pilpres nanti terkait itu.
Rasanya firasat saya Prabowo Sandi leading di dua digit. Maka saya hanya menitip kepada Prabowo Sandi (PADI). Karena di sanalah tiga suara saya titipkan. Saya, istri dan anak saya.

Hasan Rio Sumantri (HRS)
Konsultan tinggal di Pondok Rajeg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here